Selasa, 22 September 2015 07:46

SHARIA CONTRACT DRAFTING-1

Ditulis oleh 
Nilai butir ini
(0 pemilihan)

SHARIA CONTRACT DRAFTING-1

 

Oleh

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

Sistem hukum Islam mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah hukum ekonomi syariah. Di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah ekonomi syariah (sharia economic). Sedangkan dalam konteks internasional, istilah yang sering digunakan adalah ekonomi Islam (Islamic economic). Kedua term ini memiliki makna yang sama. Salah satu aspek hukum ekonomi syariah adalah hukum perjanjian syariah. Sedangkan unsur penting dalam praktek hukum perjanjian syariah adalah naskah kontrak/akad syariah (sharia contract drafting). Istilah “kontrak” sinonim dengan “akad, perjanjian, dan perikatan”.  

Naskah kontrak syariah (sharia contract drafting) adalah muara dari beragam teori dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perjanjian syariah. Keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran sekaligus kegagalan praktek muamalah di tengah masyarakat. Disebut lancar, jika berbagai aspek terakomodasi dalam naskah kontrak. Disebut gagal jika tidak semua aspek terakomodasi di dalamnya. Naskah kontrak syariah harus dibuat seakurat dan seotentik mungkin, sehingga eksistensinya betul-betul berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan bangsa.

Di Indonesia, terjadi eklektisisme (integrasi) hukum dalam penyusunan naskah kontrak syariah, yaitu integrasi antara hukum Islam dan hukum konvensional. Hal ini konsekuensi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum positif. Bahan hukum (sumber hukum materiil) bisa dari mana saja, tetapi untuk bisa berlaku dalam kehidupan bernegara, bahan hukum tersebut harus dibingkai dalam perundang-undangan nasional (sumber hukum formal). Sehingga, secara hirarkhis kronologis, perumusan klausula-klausula dalam naskah kontrak syariah mengacu pada empat sumber. Pertama, al-Syariah, yaitu al-Quran dan hadis. Kedua, al-fiqh, mencakup berbagai kitab fiqh. Ketiga, al-qanun (Undang-undang), meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, UU No 18 Th 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah, dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait. Keempat, al-qadla’ atau judge made law (putusan pengadilan). 

Baca 2387 kali

Terkini dari Kepala Jurusan

Selengkapnya di dalam kategori ini: « SHARIA CONTRACT DRAFTING-1
Masuk untuk memberikan komentar
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114540